Ketegangan politik kembali memanas setelah pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengenai keterlibatan sejumlah pihak dalam praktik judi online. Salah satu yang tersinggung atas tudingan ini adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang merasa nama baiknya serta partainya diseret dalam isu sensitif tersebut.
Pernyataan Budi Arie yang Picu Kontroversi
Dalam sebuah konferensi pers baru-baru ini, Budi Arie menegaskan bahwa pemberantasan judi online tidak bisa dilakukan secara setengah hati, bahkan menyebut adanya dugaan pihak-pihak yang turut “bermain” di balik maraknya praktik haram tersebut. Meskipun tidak menyebut nama secara eksplisit, ucapan tersebut dianggap menyasar kalangan tertentu yang selama ini bersuara kritis terhadap langkah pemerintah.
Tak berselang lama, kader-kader PDI Perjuangan merespons keras. Mereka menilai pernyataan itu secara tidak langsung menyudutkan partai berlambang banteng tersebut, yang dikenal getol mengkritik lemahnya penanganan pemerintah terhadap judi online.
PDIP Angkat Suara: Jangan Lempar Tuduhan Tanpa Bukti
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyampaikan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri merasa tersinggung dan dilecehkan atas tudingan tak berdasar itu. Ia mendesak Budi Arie untuk segera mengklarifikasi pernyataannya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Megawati serta seluruh keluarga besar PDI Perjuangan.
“Ini bukan sekadar soal perasaan pribadi, tapi menyangkut harga diri partai dan komitmen kami dalam menjaga etika serta hukum. Jangan lempar batu sembunyi tangan,” ujar Hasto dalam pernyataannya kepada awak media.
Reaksi Publik dan Pengamat Politik
Polemik ini pun menjadi sorotan publik. Banyak yang menilai bahwa pernyataan Budi Arie terkesan sembrono, apalagi isu judi online merupakan topik sensitif yang menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arya Satria, mengatakan bahwa tuduhan tanpa bukti terhadap aktor politik besar seperti Megawati bisa berdampak negatif terhadap stabilitas politik nasional.
“Ini bisa menjadi bumerang. Jika tidak disertai klarifikasi yang tuntas, akan muncul persepsi bahwa pemerintah sedang membangun narasi untuk mengalihkan isu kegagalan pemberantasan judi online,” kata Arya.
Apa Langkah Selanjutnya?
Hingga saat ini, Budi Arie belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan PDIP. Namun, banyak pihak menyarankan agar konflik ini diselesaikan secara diplomatis, mengingat hubungan historis antara tokoh-tokoh penting di pemerintahan dan PDI Perjuangan.
Jika permintaan maaf tidak segera dilayangkan, bukan tidak mungkin konflik ini berkembang menjadi krisis politik internal, apalagi menjelang momen penting seperti Pemilu atau reshuffle kabinet.
Pernyataan publik yang tidak terukur bisa berbuntut panjang di kancah politik nasional. Kasus antara Budi Arie dan PDIP ini menjadi pengingat bahwa dalam era digital, setiap ucapan pejabat publik akan terekam dan dikritisi. Saat sentimen publik menolak judi online, justru pernyataan sembrono bisa menyulut api konflik yang tak diinginkan.
