Dunia perbankan nasional kembali diguncang oleh dugaan praktik korupsi yang menyeret nama besar dua bank daerah, yakni Bank DKI dan Bank BJB. Skandal ini muncul ke permukaan setelah muncul indikasi penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit kepada salah satu perusahaan tekstil raksasa di Indonesia, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).
Awal Mula Skandal Kredit Bermasalah
Sritex, perusahaan tekstil ternama yang pernah berjaya sebagai eksportir seragam militer berbagai negara, beberapa waktu terakhir mengalami tekanan finansial yang berat. Di tengah upaya restrukturisasi utang, publik dikejutkan dengan kabar bahwa sejumlah kredit jumbo dari bank-bank daerah diberikan tanpa analisis risiko yang memadai.
Investigasi awal dari pihak berwenang menunjukkan bahwa terdapat proses pencairan kredit dari Bank DKI dan Bank BJB yang diduga sarat kejanggalan. Salah satunya adalah pemberian pinjaman dalam jumlah besar tanpa jaminan aset yang sebanding, serta pengabaian terhadap tanda-tanda kegagalan bayar dari Sritex sejak beberapa tahun terakhir.
Petinggi Bank Mulai Diperiksa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kabarnya telah memanggil beberapa nama pejabat eksekutif dari kedua bank tersebut. Mereka dimintai keterangan terkait mekanisme persetujuan kredit, dugaan pengaruh eksternal dalam proses persetujuan, serta kemungkinan adanya gratifikasi atau konflik kepentingan.
Beberapa sumber menyebutkan bahwa pemberian kredit ini tidak melalui proses analisis risiko yang ketat sebagaimana seharusnya dalam industri perbankan. Bahkan, terdapat indikasi bahwa keputusan strategis itu diambil secara sepihak oleh direksi, tanpa pertimbangan menyeluruh dari dewan komisaris atau pemegang saham.
Kekhawatiran Terhadap Stabilitas Bank Daerah
Kasus ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kredibilitas dan tata kelola bank daerah. Bank DKI dan Bank BJB selama ini dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan. Namun, jika dugaan korupsi ini terbukti, reputasi mereka bisa rusak berat, bahkan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan daerah.
Para pengamat menilai bahwa ini menjadi momentum penting untuk memperkuat fungsi pengawasan internal bank dan mendorong transparansi dalam pemberian kredit. Kelemahan dalam governance dan audit internal bisa menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
Langkah Hukum dan Tuntutan Publik
Publik mendesak agar proses hukum berjalan secara transparan dan menyeluruh. Tidak hanya menjerat eksekutor di lapangan, tetapi juga mengungkap siapa saja aktor utama di balik pemberian kredit yang berpotensi merugikan negara ini.
Sementara itu, saham Sritex di bursa terpantau stagnan setelah sebelumnya anjlok akibat sentimen negatif dari pasar. Di sisi lain, otoritas perbankan mengingatkan seluruh bank untuk memperketat prinsip kehati-hatian, terutama dalam memberikan kredit ke sektor-sektor berisiko tinggi.
Kasus dugaan korupsi kredit Sritex menjadi alarm keras bagi industri perbankan nasional. Keterlibatan petinggi Bank DKI dan Bank BJB tidak hanya mencoreng citra institusi, tetapi juga menyiratkan betapa rapuhnya sistem pengawasan internal yang seharusnya menjadi benteng terakhir terhadap penyimpangan.
Publik kini menantikan kejelasan dari penegak hukum dan berharap agar kasus ini tidak berakhir di tengah jalan, sebagaimana banyak kasus serupa sebelumnya. Karena pada akhirnya, kepercayaan terhadap lembaga keuangan adalah salah satu fondasi utama dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional.
