Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) selama ini menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat industri nasional. Dengan mendorong penggunaan produk lokal dalam berbagai proyek pemerintah dan swasta, TKDN bertujuan menciptakan lapangan kerja, mendorong alih teknologi, serta membangun kemandirian industri dalam negeri.
Namun, belakangan muncul wacana pelonggaran kebijakan TKDN demi alasan percepatan proyek, efisiensi biaya, atau menarik investasi asing. Meskipun terlihat menjanjikan dalam jangka pendek, langkah ini sejatinya mengandung risiko serius bagi daya saing industri lokal yang masih bertumbuh.
TKDN: Fondasi Kemandirian yang Rawan Diabaikan
TKDN bukan sekadar angka dalam perhitungan tender, tetapi simbol keberpihakan pada industri nasional. Saat proyek besar seperti pembangunan infrastruktur, pertahanan, dan teknologi tidak lagi diwajibkan memenuhi ambang batas TKDN, maka terbukalah pintu lebar bagi produk impor.
Industri dalam negeri—khususnya yang sedang berkembang di sektor manufaktur, energi terbarukan, hingga digital—kehilangan peluang untuk naik kelas. Pelonggaran TKDN sama saja dengan membiarkan industri lokal tersingkir sebelum sempat bertanding secara adil.
Efisiensi Semu, Ketergantungan Nyata
Salah satu alasan utama pelonggaran TKDN adalah percepatan proyek dan efisiensi anggaran. Namun, efisiensi yang dimaksud seringkali hanya dihitung dari sisi biaya jangka pendek, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang seperti:
• Ketergantungan pada produk dan teknologi asing
• Melemahnya ekosistem industri lokal
• Minimnya peluang kerja dan inovasi dalam negeri
• Defisit neraca perdagangan akibat impor tinggi
Ironisnya, pelonggaran ini bisa menciptakan siklus ketergantungan kronis di mana Indonesia hanya menjadi pasar, bukan produsen.
Alih Teknologi dan Investasi Lokal Terancam
Salah satu manfaat TKDN adalah mendorong perusahaan asing untuk bermitra dengan pelaku lokal, mentransfer teknologi, dan membangun fasilitas produksi dalam negeri. Dengan pelonggaran TKDN, dorongan tersebut mengendur. Alih teknologi menjadi minim, dan investasi lokal tersingkir oleh dominasi pemain asing yang sudah lebih mapan.
Tanpa perlindungan kebijakan yang tegas, industri lokal hanya menjadi penonton dalam negerinya sendiri.
Solusi: Reformasi Tanpa Mengorbankan TKDN
Bukan berarti TKDN tidak bisa dievaluasi. Pemerintah tetap bisa melakukan penyempurnaan, seperti:
• Meningkatkan transparansi dan akurasi perhitungan TKDN
• Memberikan insentif fiskal bagi industri lokal yang memenuhi TKDN tinggi
• Meningkatkan kapasitas dan kualitas produk dalam negeri melalui riset, pelatihan, dan dukungan teknologi
• Mempercepat proses perizinan agar tidak menghambat proyek sambil tetap mematuhi TKDN
Intinya, reformasi harus tetap dalam kerangka penguatan industri nasional, bukan menyerah pada tekanan pasar bebas secara mentah.
Jangan Korbankan Masa Depan demi Jalan Pintas
Pelonggaran TKDN bisa terlihat menggoda sebagai jalan pintas untuk pembangunan cepat. Namun, jika tidak diimbangi dengan visi jangka panjang, keputusan ini bisa menjadi bumerang. Indonesia berisiko kehilangan momentum untuk membangun industri mandiri yang kuat dan berdaya saing global.
Kebijakan ekonomi yang sehat bukan hanya tentang menyelesaikan hari ini, tetapi juga tentang menyiapkan masa depan yang lebih berdaulat dan berkelanjutan.
