Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggebrak publik dengan penyelidikan terbaru terkait dugaan penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang melibatkan pejabat tinggi negara. Nama Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pun mencuat dalam proses penyelidikan, membuka babak baru dalam pemberantasan korupsi di sektor non-APBN.
Dana CSR Jadi Lahan Baru Korupsi
Dana CSR selama ini dikenal sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sejumlah oknum justru menjadikan dana tersebut sebagai ladang baru untuk praktik korupsi. Temuan awal KPK mengindikasikan adanya skema penyaluran dana CSR dari lembaga keuangan ke pihak-pihak tertentu dengan imbal balik yang tidak transparan dan melanggar hukum.
Pihak KPK menduga bahwa dana CSR yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat, telah disalurkan melalui jaringan terselubung yang melibatkan pejabat strategis dan perantara swasta. Dugaan korupsi ini tidak hanya mencoreng institusi, tapi juga memicu kekhawatiran publik terhadap integritas program tanggung jawab sosial korporasi di Indonesia.
Nama Deputi Gubernur BI Mencuat
Dalam penyidikan yang kini memasuki tahap pemanggilan saksi, KPK menyebut nama seorang Deputi Gubernur BI sebagai pihak yang diperiksa untuk dimintai keterangan. Meski belum ditetapkan sebagai tersangka, keterlibatan nama tersebut dalam proses hukum mengindikasikan bahwa kasus ini menyentuh lingkaran elite di institusi moneter tertinggi di Indonesia.
Juru bicara KPK menyatakan bahwa pemanggilan ini merupakan bagian dari rangkaian pengumpulan bukti, termasuk menelusuri jalur dana, dokumen pencairan CSR, hingga komunikasi antar pihak yang terlibat. Penelusuran akan terus berlanjut, dan tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan kasus ke ranah yang lebih luas.
Transparansi CSR di Bawah Sorotan
Kasus ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana CSR harus ditingkatkan. Meskipun dana CSR tidak bersumber dari APBN, penggunaannya tetap memiliki dampak besar terhadap masyarakat, dan karenanya tidak boleh dikelola secara serampangan.
Pakar hukum tata negara menyatakan bahwa kasus ini bisa menjadi preseden penting untuk mendorong regulasi yang lebih ketat terhadap CSR, termasuk mekanisme audit independen dan pelaporan publik.
KPK Diminta Bertindak Tegas
Masyarakat sipil dan aktivis antikorupsi mendukung langkah KPK dan meminta agar proses penegakan hukum dilakukan secara objektif tanpa pandang bulu. Langkah tegas ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik, sekaligus memperjelas bahwa korupsi bukan hanya terjadi pada anggaran negara, tapi juga di ranah swasta dan semi-publik seperti CSR.
Kasus dugaan korupsi dana CSR yang menyeret nama pejabat tinggi Bank Indonesia menunjukkan bahwa integritas harus menjadi fondasi utama dalam pengelolaan dana sosial. KPK kini berada di garis depan untuk menuntaskan penyelidikan ini demi memastikan tidak ada lagi ruang gelap dalam praktik tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia.
